Category Archives: PTO PNPM-MP

Prinsip PNPM-MP Integrasi

PRINSIP

1. DESENTRALISASI

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. KETERPADUAN

Keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan.

3. EFEKTIF DAN EFISIEN

Proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga‐lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

4. PARTISIPASI

Membuka kesempatan yang seluas‐luasnya bagi sebanyak‐banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.

5. TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL

Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (menurut peraturan dan hukum yang berlaku).

6. KEBERLANJUTAN

Mendorong terciptanya pelembagaan sistem pembangunan partisipatif yang berorientasi pada munculnya keberdayaan masyarakat.

Sumber : Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuan dan Sasaran PNPM-MP Integrasi

TUJUAN UMUM

Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan desa melalui integrasi program.

TUJUAN KHUSUS

1.Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa.

2.Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif.
3.Mendorong terwujudnya pembagian wewenang dan penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dari pengintegrasian dibedakan menjadi:

1.SASARAN STRATEGIS

  1. Peningkatan posisi tawar rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengelolaan pembangunan melalui prosedur pengembangan ruang perbincangan publik yang demokratis.
  2. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan antar desa dalam kegiatan pembangunan desa.
  3. Peningkatan fungsi lembaga pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
  4. Peningkatan kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah mendorong perencanaan dan penganggaran yang pro rakyat.
  5. Peningkatan peran DPRD dalam pembentukan regulasi daerah untuk penguatan pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat.
  6. Pelembagaan good practises PNPM Mandiri Perdesaan sebagai sistem sosial.

2.SASARAN OPERATIF

  1. Terselenggarakannya proses perencanaan pembangunan di tingkat desa dan tingkat antar desa secara efektif.
  2. Terselengarakannya proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan secara efektif.
  3. Terselaraskannya pengelolaan kegiatan pembangunan di tingkat desa dan tingkat antar desa.
  4. Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM‐Desa) dan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP‐Desa).
  5. Teradopsinya good practises perencanaan partisipatif PNPM Mandiri Perdesaan dalam penyusunan RPJM‐Desa dan RKP‐Desa.

3. SASARAN PRAKTIS

  1. Peningkatan kemampuan dan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
  2. Peningkatan kemampuan dan peran Lembaga Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan BPD).
  3. Peningkatan kemampuan dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
  4. Peningkatan kemampuan pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan.

Sumber : Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan.

Latar Belakang PNPM-MP Integrasi

Pembangunan  pada  dasarnya  adalah  proses  perubahan  berbagai  aspek  kehidupan menuju kondisi yang lebih baik. Dalam konteks bernegara, kerja besar pembangunan diselenggarakan  oleh  para  pemangku  kepentingan  sesuai  peraturan  perundangan yang  ditetapkan.  Sebuah  produk  hukum,  pada  hakikatnya  adalah  instrumen Perubahan sosial  menuju  tatanan  dan  kondisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara yang lebih baik. Hal itu bukanlah sesuatu yang niscaya, karena sebuah produk hukum tidak  muncul dari  ruang  hampa  kepentingan  dan  nir‐politik.  Sebuah  produk  hukum justru  dibentuk  dari  tarik  menarik  kepentingan  politis  dan  beroperasi  dalam  ruang  yang sarat kepentingan atas sumber daya ekonomi.

UU  No  25  tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi).  Aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  ini  dirumuskan  melalui  proses perencanaan  partisipatif  yang  secara  legal  menjamin  kedaulatan  rakyat  dalam berbagai program/proyek  pembangunan  desa.  Perencanaan  partisipatif  yang terpadukan  dengan  perencanaan  teknokratis  dan  politis  menjadi  wujud  nyata kerjasama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam  konteks  peningkatan  kinerja  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Berbasis Pemberdayaan  Masyarakat  seperti  halnya  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  upaya mengintegrasikan  perencanaan  pembangunan  partisipatif  menjadi  sebuah  program kerja  yang  bersifat  strategis.  Perencanaan  partisipatif  yang dikembangkan  dalam PNPM  Mandiri  Perdesaan  diintegrasikan  dengan  perencanaan  partisipatif  yang dikembangkan  dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes). Agenda pengintegrasian program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Program Pembangunan  yang  Berkeadilan  utamanya  terkait  dengan  instruksi  untuk melaksanakan  Integrasi  PNPM  Mandiri  Perdesaan  dengan  Perencanaan  Desa. Rumusan tindakan dalam rangka integrasi dimaksud meliputi:

  1. Menyusun  mekanisme  penyatuan  perencanaan  berbasis  masyarakat  ke  dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa.
  2. Menyusun mekanisme pendampingan agar masyarakat desa mampu menyiapkan program jangka menengah desa yang bersifat komprehensif.
  3. Menyusun mekanisme agar program jangka menengah desa yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa yang reguler sehingga menghasilkan program berbasis masyarakat.
  4. Menyusun  mekanisme  agar  aparat  desa  dapat  mengakomodir  dan  memproses PJM desa sebagai bahan musrenbang di tingkat yang lebih tinggi.
  5. Menyusun  mekanisme  pengendalian  pelaksanaan  program  pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri.

Pendasaran legal terhadap tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 khususnya terkait integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musrenbangdes pertama‐tama harus dirujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya diturunkan ke dalam prosedur kerja yang lebih operasional melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikan pendasaran legal yang cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif di dalam pelaksanaan pembangunan desa. Prosedur perencanaan partisipatif dalam Musrenbang yang diintruksikan melalui Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 maupun Surat Mendagri Nomor 414.2/1408/PMD Tahun 2010 perlu diaktualisasikan dengan cara memperkuat langkah‐langkah optimalisasi kinerja yang secara strategis dapat ditempuh dengan cara mendayagunakan pengalaman‐pengalaman yang baik (good practices) tentang perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan program/proyek pemberdayaan masyarakat.

Read the rest of this entry

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 628 pengikut lainnya.