Latar Belakang PNPM-MP Integrasi

Pembangunan  pada  dasarnya  adalah  proses  perubahan  berbagai  aspek  kehidupan menuju kondisi yang lebih baik. Dalam konteks bernegara, kerja besar pembangunan diselenggarakan  oleh  para  pemangku  kepentingan  sesuai  peraturan  perundangan yang  ditetapkan.  Sebuah  produk  hukum,  pada  hakikatnya  adalah  instrumen Perubahan sosial  menuju  tatanan  dan  kondisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara yang lebih baik. Hal itu bukanlah sesuatu yang niscaya, karena sebuah produk hukum tidak  muncul dari  ruang  hampa  kepentingan  dan  nir‐politik.  Sebuah  produk  hukum justru  dibentuk  dari  tarik  menarik  kepentingan  politis  dan  beroperasi  dalam  ruang  yang sarat kepentingan atas sumber daya ekonomi.

UU  No  25  tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi).  Aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  ini  dirumuskan  melalui  proses perencanaan  partisipatif  yang  secara  legal  menjamin  kedaulatan  rakyat  dalam berbagai program/proyek  pembangunan  desa.  Perencanaan  partisipatif  yang terpadukan  dengan  perencanaan  teknokratis  dan  politis  menjadi  wujud  nyata kerjasama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam  konteks  peningkatan  kinerja  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Berbasis Pemberdayaan  Masyarakat  seperti  halnya  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  upaya mengintegrasikan  perencanaan  pembangunan  partisipatif  menjadi  sebuah  program kerja  yang  bersifat  strategis.  Perencanaan  partisipatif  yang dikembangkan  dalam PNPM  Mandiri  Perdesaan  diintegrasikan  dengan  perencanaan  partisipatif  yang dikembangkan  dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes). Agenda pengintegrasian program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Program Pembangunan  yang  Berkeadilan  utamanya  terkait  dengan  instruksi  untuk melaksanakan  Integrasi  PNPM  Mandiri  Perdesaan  dengan  Perencanaan  Desa. Rumusan tindakan dalam rangka integrasi dimaksud meliputi:

  1. Menyusun  mekanisme  penyatuan  perencanaan  berbasis  masyarakat  ke  dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa.
  2. Menyusun mekanisme pendampingan agar masyarakat desa mampu menyiapkan program jangka menengah desa yang bersifat komprehensif.
  3. Menyusun mekanisme agar program jangka menengah desa yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa yang reguler sehingga menghasilkan program berbasis masyarakat.
  4. Menyusun  mekanisme  agar  aparat  desa  dapat  mengakomodir  dan  memproses PJM desa sebagai bahan musrenbang di tingkat yang lebih tinggi.
  5. Menyusun  mekanisme  pengendalian  pelaksanaan  program  pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri.

Pendasaran legal terhadap tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 khususnya terkait integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musrenbangdes pertama‐tama harus dirujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya diturunkan ke dalam prosedur kerja yang lebih operasional melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikan pendasaran legal yang cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif di dalam pelaksanaan pembangunan desa. Prosedur perencanaan partisipatif dalam Musrenbang yang diintruksikan melalui Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 maupun Surat Mendagri Nomor 414.2/1408/PMD Tahun 2010 perlu diaktualisasikan dengan cara memperkuat langkah‐langkah optimalisasi kinerja yang secara strategis dapat ditempuh dengan cara mendayagunakan pengalaman‐pengalaman yang baik (good practices) tentang perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan program/proyek pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan partisipatif dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dapat dijadikan rujukan untuk mendayagunakan good practices program/proyek pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang bersifat reguler. Kekuatan utama PNPM Mandiri Perdesaan adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang dirumuskan secara kolektif oleh sebesar‐besarnya warga desa yang hadir dalam musyawarah desa (Musdes) ataupun musyawarah antar desa (MAD).

Strategi penguatan ruang perbincangan publik untuk memvitalisasi tradisi musyawarah mufakat menjadi inti kekuatan PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu, pembiasaan warga desa untuk mengelola dana BLM sesuai prosedur kerja PNPM Mandiri Perdesaan juga menjadi kekuatan pokok dari program ini. Proses perencanaan partisipatif di PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan secara berulang‐ulang setiap tahun dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) dengan tujuan menciptakan kebiasaan warga desa untuk merumuskan keputusan pembangunan berdasarkan prinsip‐prinsip program yaitu desentralisasi, partisipasi, otonomi, demokrasi, bertumpu pada pembangunan manusia, berorientasi kepada masyarakat miskin, kesetaraan dan keadilan gender, prioritas, transparansi dan akuntabilitas, serta berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), dapat diperoleh beragam pengalaman empiris yang membuktikan keunggulan perencanaan partisipatif yang dioperasionalkan berdasarkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu antara lain: (1) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pembangunan desa; (2) partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi; (3) hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata; (4) biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain; (5) keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.

Kendatipun perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan memiliki beragam good practices, namun juga harus didasari bahwa dalam program ini terkandung beberapa kelemahan. Kelemahan PNPM Mandiri Perdesaan antara lain: (1) ekslusivitas proyek yaitu menggunakan prosedur kerja yang bersifat khusus (Petunjuk Teknis Operasional/PTO tersendiri) sehingga dalam pelaksanaannya kurang mempertimbangkan penyatupaduan dengan prosedur perencanaan pembangunan yang bersifat reguler; (2) karakter proyek bersifat sementara (ad hoc); (3) aspirasi masyarakat dan keputusan pemerintah cenderung belum menjadi satu keputusan pembangunan yang harmonis dan saling mendukung dikarenakan perecanaan pembangunan belum terpadu; (4) pelaksanaan proyek masih berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat, belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah; dan (5) penyediaan tenaga bantuan teknis (technical assistance) menciptakan ketergantungan masyarakat kepada unsur eksternal sehingga mengurangi bobot kemandirian. Kelemahan yang ada dalam PNPM Mandiri Perdesaan menjadi titik tolak perbaikan sistem dan prosedur kerja sehingga PNPM Mandiri Perdesaan dapat menyumbangkan pengamalan‐pengalaman yang terbaiknya dalam rangka penguatan sistem pembangunan partisipatif.

Langkah penguatan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan dengan melembagakan keunggulan komparatif dari perencanaan partisipatif menjadi sistem sosial yaitu pola perencanaan pembangunan yang bersifat tetap. Untuk itu, PNPM Mandiri Perdesaan harus menyatukan diri dengan aktivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan secara reguler sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Titik temu antara PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musrenbangdes disebut dengan istilah teknis Integrasi Program. Intisari pemikiran Integrasi Program adalah ikatan sistemik yang berhubungan secara timbal balik sebagai praktek teratur berdasarkan kondisi otonomi relatif dan ketergantungan relatif antara sistem perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan sistem perencanaan partisipatif dalam Musrenbang.

PNPM Mandiri Perdesaan tetap bekerja otonom sebagai sebuah program nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara legal berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717PMD tanggal 5 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, maupun Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 414.2/4916/PMD tanggal 7 Desember 2009 perihal Petunjuk

Teknis Optimalisasi Tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Demikian pula pelaksanaan Musrenbangdes tetap berjalan otonom berdasarkan aturan legal sebagaimana dituangkan dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maupun Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Namun demikian, dalam kerangka kerja pengintegrasian terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pengintegrasian ini membawa good practices perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan sebagai upaya memperkuat perencanaan partisipatif yang bersifat reguler. Sekaligus, good practices perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan kekuatan legal untuk diterapkan ke dalam berbagai program/proyek pembangunan desa dikarenakan masuk dalam sistem Musrenbangdes.

Titik temu antara perencanaan partisipatif yang bersifat reguler dengan PNPM Mandiri Perdesaan harus bersifat saling menguatkan. Oleh sebab itu, melalui proses pengintegrasian program ini terbuka kemungkinan terjadi penataan ulang prosedur kerja perencanaan partisipatif di dalam sistem pembangunan reguler maupun PNPM Mandiri Perdesaan. Simpul yang mempertemukan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang reguler dengan perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM‐Desa) dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). PNPM Mandiri Perdesaan memiliki pengalaman nyata dalam menerapkan rencana jangka menengah desa melalui tahapan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) yang dimulai dari tahapan penggalian gagasan, serta pengembangan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai perumusan perencanaan pembangunan tahunan. Pengalaman PNPM Mandiri Perdesaan ini dibawa masuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang reguler untuk meningkatkan kualitas RPJM‐Desa dan RKP‐Desa.Pengintegrasian PNPM Mandiri Perdesaan dengan Msurenbang juga mencakup menyelaraskan perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis.

Perencanaan pembangunan desa yang diperkuat dengan good practices PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan mampu mengkontekstualisasikan (membumikan) pemberdayaan masyarakat dalam realitas hidup masyarakat desa, utamanya terkait dengan dinamika demokrasi dan otonomi daerah. Seiring perubahan politik yang mengukuhkan sistem demokrasi representatif yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga menjadikan partai politik tampil sebagai kekuatan utama sekaligus prima prinsipa demokrasi, kerja pemberdayaan masyarakat yang kontekstual harus mengarah pada upaya menegakkan kedaulatan rakyat. Rakyat dimediasikan untuk menjalin komunikasi politik kepada wakil‐wakilnya di legislatif (dewan perwakilan rakyat daerah/DPRD) melalui prosedur komunikasi politik yang demokratis. Demikian pula, terkait dengan era penguatan otonomi daerah yang secara empiris sedang terus berlangsung di Indonesia, maka kerja pemberdayaan masyarakat yang bersifat kontekstual harus mampu memediasikan rakyat dengan pemerintah daerah melalui prosedur komunikasi pembangunan yang demokratis. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah media/wahana penyampaian aspirasi rakyat secara demokratis dalam kerangka kerja otonomi daerah.

Transformasi proses pemberdayaan masyarakat yang bersifat kontekstual, mengarah pada penyelesaian masalah, dan merumuskan langkah‐langkah operasional yang bersifat praktis. Proses transformasi ini hanya dimungkinkan belaku secara serempak di desa‐desa apabila dikelola dan berlangsung dalam bingkai sistem politik dan hukum dalam wilayah penyelenggaraan pemerintahan. Aturan legal ini akan menjamin terjadinya penguatan perencanaan pembangunan partisipatif melalui pengintegrasiannya dengan PNPM Mandiri Perdesaan, sekaligus juga penguatan perencanaan pembangunan partisipatif melalui pengintegrasiannya dengan perencanaan teknikratis dan politis.

Berdasarkan dasar pemikiran untuk memperkuat aktualisasi Perencanaan Pembangunan Desa melalui integrasi PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang bersifat reguler, maka secara khusus dirumuskan Panduan Teknis Integrasi. Panduan ini diarahkan sebagai panduan kerja bagi pelaksana dan pembina Perencanaan Pembangunan Desa, maupun para pelaksana dan pembina PNPM Mandiri Perdesaan untuk dipedomani dalam meningkatkan kinerja kegiatan pembangunan desa.

Sumber : Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan.

One comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s